Pemilu 1997 adalah pemilihan umum yang keenam yang diselenggarakan di pemerintahan Orde Baru. Hasil-hasil kajian mutakhir tentang pemiihan umum sepanjang pemerintahan Orde Baru menunjukan dengan jelas kegagalan format pemilihan umum yang berlaku untuk menjadi wadah bagi masyarakat untuk mewujudakn kehidupan poltik yang adil dan demokratis. Meski partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sepanjang Orde Baru selalu berada di atas 90 persen, namun angka ini diragukan sebagai cermin kesukarelaan masyarakat dalam menentukan pilihan politik mereka. Keraguan ini bersumber pada kenyataan bahwa format pemilihan umum sangat membatasi partisipasi masyarakat dalam struktur dan proses pemilihan umum, keterlibatan dan intervensi pemerintah yang berlebihan sehingga kepentingan pemerintah lebih terjamin daripada aspirasi dan kepentingan rakyat . Buku ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang menarik sehubungan dengan repsesi dan pengunaan paksaan oleh negara atas masyarakat menjelang Pemilu 1997, dan perlawanan masyarakat tingkat lokal dengan cara mereka masing-masing. Pertama, adakah saling pengaruh antara berbagai perisrtiwa dan kasus lokal dengan kecenderungan mutakhir politik Orde Baru yang masih mempertahankan format pemilihan umum dan sistem politik yang berlaku? Kedua, bagaimanakah sesungguhnya masyarakat lokal mengapresiasi pemlihan umum dalam konteks dan realitas politik semacam itu? Dan ketiga, mengapa kerusuhan hanya muncul di beberapa daerah dan tidak terjadi di sejumlah daerah lainnya? Kajian ini perlu dipelajari berbagai pihak, dari kalangan perguruan tinggi, para birokrat dan para Anggota Bersenjata Repubilik Indonesia, serta masyarakat pada umumnya.