Model pengelolaan desentralisasi asimetris ala NKRI yang diajukan Tim LIPI, sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat daerah dan kepentingan pusat. Walaupun daerah itu berstatus otsus atau istimewa, tidak boleh ada negara dalam negara, dan kesejahteraan masyarakat haruslah yang nomor satu, bukan kesejahteraan elite. Distorsi dalam pengelolaan desentralisasi asimetris di Indonesia bisa dikoreksi dengan memperbaiki persoalan kewenangan, kelembagaan, keuangan, korbinwas, politik dan pemerintahan lokal. -Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A. (Presiden Institut otonomi Daerah, Dirjen Otda 2010-2014, Guru Besar IPDN)