Buku ini berisi hasil penelitian mengenai bagaimanakah budaya hukum dan sub-budaya hukum masyarakat Batak Toba pada umumnya, yang tidak menempatkan perempuan sebagai ahli waris dengan berbagai dampaknya bagi perempuan, sehingga menyebabkan kelompok perempuan tertentu menciptakan budaya hukum dan sub-budaya hukumnya sendiri, yang tercermin melalui cara perempuan memilih institusi peradilan dalam proses penyelesaian sengketa waris.

Para pihak yang terlibat dalam sengketa dan para hakim menggunakan hukum adat dan hukum Negara secara bergantian, jadi sebenarnya para pihak tunduk sebagian kepada institusi hukum Negara, dan sebagian pada hukum adat, atau kadang-kadang "mengemas" substansi hukum adat melalui institusi hukum Negara.