Menggaungkan keinginan lahirnya Kementerian Kebudayaan selama 79 tahun tanpa henti, bukanlah pekerjaan sia-sia. Melalui berbagai forum (kongres, konferensi, musyawarah, seminar, dialog dll), penyampaian petisi, deklarasi, rekomendasi, per-nyataan, tulisan  di surat kabar, jurnal dll, gaung itu diarahkan kepada para pengambil keputusan. Langkah itu bukanlah hanya sekedar “mengiklankan” sebuah cita-cita. Berkat dorongan semangat “pantang menyerah” dan “pantang mundur,” para pembela budaya maju terus meskipun harus menempuh jalan panjang dan melelahkan. Pada akhirnya perjuangan itu dapat terwujud meskipun beberapa kali harus mengalami kegagalan.

     Buku ini mencoba mengajak pembaca menelusuri jejak pemikiran, gagasan, cita-cita, dan pandangan serta wacana yang pernah hidup dan masih relevan dari para pembela budaya, terutama  tentang posisi kebudayaan dalam pemerintahan. Gagasan dan pemikiran yang lahir dengan berlandaskan pada dinamika perjalanan bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, seperti diamanatkan Pasal 32 UUD 1945. Amanat kepada pemerintah atau negara untuk memajukan kebudayaan, peradaban dan persatuan bangsa.

         Selama ini tidak atau belum pernah ada tulisan yang mengulas jejak-jejak sejarah lahirnya kementerian itu dalam kondisi tersusun rapi di satu dokumen. Jejak itu berserak di risalah kongres dengan  tiras terbatas, di kliping koran yang menguning, di nomor keputusan menteri yang hanya diingat orang dalam, dan yang paling rapuh, di ingatan orang-orang yang tinggal sedikit jumlahnya yang sempat hadir di forum-forum itu. Menghimpunnya menjadi satu narasi yang runtut diharapkan dapat menjadi dasar dan  rujukan dalam memahami posisi kebudayaan dalam pemerintahan. Meskipun demikian, dapat saja data, arsip atau dokumen yang sama tentang gagasan dibentuknya kementerian yang disajikan dalam buku ini akan ditafsirkan secara berbeda.