Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik pelayanan publik (public service function), maupun pembangunan (development function). Dari catatan yang ada, ternyata bahwa sampai tahun 2016, rata-rata PAD berdasarkan provinsi hanya mampu mencapai 37,8 persen dari total pendapatan daerah masing-masing. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah belum memperlihatkan kemandiriannya dan masih sangat tergantung pada bantuan dari pusat untuk membiayai segala kewajiban terkait dengan pembangunan dan pemerintahan daerahnya masing-masing.

Buku bunga rampai ini menarik karena bukan saja mengupas perkembangan permasalahan, kebijakan dan strategi PAD tetapi juga bagaimana kapasitas daerah dikaitkan dengan capaian pembangunan regional. Selain itu juga, buku ini mengungkapkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan pada tahun 2016, di mana Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung dan Kota Tangerang dijadikan sebagai lokus dan fokus pembahasan. Hasil penelitian menemukan bahwa memasuki tahun ke-17 penerapan otonomi daerah di Indonesia, permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan PAD relatif masih sama. Umumnya pemerintah daerah belum mampu mengidentifikasi potensi sumber pendapatannya dan sebagian besar daerah masih belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, atau bahkan penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Selain itu, daerah juga menganggap rendahnya PAD sebagai akibat dari ruang gerak daerah yang terbatas, sementara potensi pendapatan pajak yang besar masih diatur oleh pusat, seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.  Terakhir, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dalam kuantitas maupun kualitas dirasakan belum optimal. Buku ini mencoba mengulas beberapa kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan daerah untuk mengatasnya.