Pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan terhadap tenaga kerja  Indonesia dengan mensyaratkan adanya tenaga pendamping bagi TKA yang bekerja di Indonesia dan mewajibkan perusahaan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia. Peraturan alih teknologi di Indonesia sidah diatur sejak tahun 2005 melalui berbagai peraturan pemerintah yang memberikan peluang antar lembaga, badan atau orang untuk dapat memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, baik yang berada di dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri. 

Studi empiris yang dilakukan di Kota Batam dan Kabupaten Karimun memperlihatkan berbagai tantangan dalam implementasi dari alih teknologi. Pelaksanaan alih teknologi, khususnya kegiatan pendampingan belum dapat berjalan optimal. Alih teknologi dalam investasi asing cenderung menguntungkan perusahaan yang mempekerjakan TKA karena dalam pelaksanaannya keberadaan tenaga pendamping seringkapi hanya sebagai formalitas belaka. Selain itu, kegiatan pendampingan juga menghadapi kendala manajemen perusahaan yang tidak jelas mengenai status kerja tenaga pendamping. 

Keberhasilan pelaksanaan alih teknologi memerlukan kerja sama tiga  komponen, yaitu pemerintah, industri serta lembaga pemerintah  nonkementerian yang bergerak di bidang riset dan pengembangan  agar implementasi teknologi berjalan maksimal. Merujuk pada  pengalaman negara maju, salah satu cara yang diupayakan adalah  dengan membangun kemitraan yang kuat antara lembaga-lembaga  riset pemerintah dan dunia usaha. Demikian pula dalam konteks Kota Batam dan Kabupaten Karimun, perlu diupayakan kemitraan antara pemerintah daerah, pengusaha dan pihak akademis untuk mendorong peningkatan kualitas SDM tenaga kerja Indonesia, melalui pendidikan maupun pelatihan yang difasilitasi oleh ketiga institusi tersebut.