• Hukum dan Masalah Kependudukan

Dalam pembangunan, kependudukan merupakan salah satu titik sentral. Jikapersoalan kependudukan diabaikan dan dinomorsekiankan dari daftar kebijakanpemerintah, Indonesia akan semakin terancam menjadi negara gagal (Prasetya,2007).  Kepadatan pendudukdan rendahnya kualitas penduduk, dapat menimbulkan berbagai masalahkependudukan: kelaparan, kematian, kriminalitas, dan sebagainya. Bahwa jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akanmenjadi aset yang sangat bermanfaat bagi pembangunan, namun sebaliknya jumlahpenduduk yang besar dan rendah kualitasnya, akan menjadi beban bagipembangunan. Bukti empiris menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa sebagianbesar ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan bukan oleh sumber dayaalamnya.


Kepadatan penduduk dapat disebabkan oleh berbagai faktor: tingginya tingkatkelahiran, rendahnya tingkat kematian, besarnya net migrasi masuk. Dengan Bertambahnya penduduk akan menambahkebutuhan akan sandang, pangan, papan, kesehatan, lapangan kerja, pendidikan,lingkungan, transportasi, keamanan dan sebagainya. Jika hal tersebut tidakterpenuhi maka kesejahteraan penduduk akan menjadi buruk.


Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan hukum. Pada tahun 1969 PBB untukpertama kalinya menyatakan bahwa keluarga berencana sebagai hak asasi manusia.Sejak itulah timbul kesadaran  akanpentingnya sarana hukum dalam pelaksanaan keluarga berencana sebagai hak yangperlu dijamin, yang merupakan salah satu jalan untuk menanggulangi masalahkependudukan. Dengan kata lain hukum mempunyai peranan untuk mengaturmasyarakat dalam rangka mengatasi kuantitas dan kualitas penduduk, sertamengatasi gerak perpindahan penduduk yang dapat menyebabkan padatnya ataukurangnya penduduk suatu daerah/wilayah.

Info Buku
ISBN 978-602-433-729-2
Dimensi 14,5 x 21 cm
Jenis Kertas bookpaper 57 gram
Berat 200 gram
Jumlah Halaman xii + 172
Tahun Terbit 2019

Tulis ulasan

Catatan: HTML tidak diterjemahkan!
    Jelek           Bagus

Hukum dan Masalah Kependudukan

  • Penulis: Rianto Adi
  • Ketersediaan: Tersedia
  • Rp.75.000


Produk Terkait

Foreign Direct Investment: an update

Foreign Direct Investment: an update

Bahar & Partners was founded in October 1992. ..

Rp.100.000

Negara dan Buruh Migran: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Sosiologi Peradilan Pidana

Sosiologi Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana dapat dipahami sebagai lem..

Rp.80.000

Klik Chat Di Whats App